Menhan: Kedaulatan Ekonomi Terancam Akibat Pengusaha Nakal

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kedaulatan ekonomi Indonesia terancam akibat ulah pengusaha yang melakukan berbagai kegiatan ilegal.

“Saat ini kita mengalami ancaman kedaulatan ekonomi disebabkan karena banyak sekali pelaku usaha yang bersikap ilegal. Ada juga pelaku usaha yang tampak legal, tetapi menghindari kewajibannya,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut dia, para pelaku usaha tersebut kerap melakukan tindakan ilegal, seperti memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari kewajiban kepada negara, hingga melanggar ketentuan perizinan demi kelangsungan usaha. Salah satu dampaknya, lanjut Sjafrie, adalah bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang disebabkan pembalakan liar yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha.

“Ada pengusaha-pengusaha yang tampil legal, tetapi berakting ilegal. Sudah kita ketahui, sudah kita cermati, sudah kita deteksi, dan sudah kita ambil tindakan,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat terjadi karena para pengusaha melihat banyak celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan. Sjafrie menjelaskan, pemerintahan akan selalu berganti setiap lima hingga 10 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perubahan pemerintahan itu, kata dia, turut menyebabkan regulasi atau peraturan di berbagai lini usaha ikut berubah.

“Akan tetapi pengusaha tidak pernah berganti. Mereka ada sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Yang berganti hanya dari bapak ke anak, anak ke cucu,” kata dia.

Kondisi inilah yang membuat sebagian pengusaha dapat memanfaatkan celah dari perubahan regulasi yang kerap terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan saat ini gencar menindak para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut tercermin dari penutupan sejumlah perusahaan tambang ilegal oleh TNI serta penindakan terhadap beberapa perusahaan yang dianggap menjadi penyebab bencana di Sumatera.

Sjafrie meyakini satuan tugas khusus penindakan tersebut akan menjadi awal penertiban maraknya perusahaan ilegal yang selama ini merugikan negara.

sumber : Antara