2.145 Posbakum Diluncurkan, Gubernur Kalbar Soroti Banyak Kades Tersangkut Hukum

Hi!Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan meresmikan 2.145 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan se-Kalbar, sebuah terobosan besar yang menandai langkah nyata desentralisasi layanan hukum agar keadilan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok terpencil.

​"Masyarakat kita untuk mencari keadilan tidak perlu jauh-jauh lagi. Dan ini tidak dipungut biaya," jelas Gubernur Ria Norsan, Kamis 4 Desember 2025.

Layanan gratis ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dialami masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama masalah biaya dan jarak tempuh yang sangat jauh dari pusat layanan.

Gubernur juga menyoroti isu hukum yang menjerat para Kepala Desa di Kalbar. Ia mengungkapkan kekhawatiran karena masih banyak Kepala Desa yang tersangkut masalah hukum.

​"Tidak sedikit kepala-kepala desa yang tersangkut dengan masalah hukum. Kemarin dilaporkan oleh Inspektorat kepada saya ada 6 lagi Kepala Desa yang sudah masuk ke tahap penyidikan," tambahnya.

Ia berharap keberadaan Posbakum ini dapat membantu para Kepala Desa untuk terhindar dari jerat hukum dan mematuhi peraturan serta mengikuti protap dan petunjuk teknis (juknis) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Saya berpesan kepada para petugas hukum (legal) yang ditempatkan di Posbakum agar membaur dengan masyarakat setempat dan benar-benar memberikan bantuan hukum secara tulus,” pungkasnya.